Krisis iklim sering dipahami sebatas persoalan lingkungan yaitu tentang banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, atau suhu bumi yang terus meningkat. Pembahasannya pun kerap berfokus pada kerusakan alam, tanpa pernah benar-benar melihat dampaknya terhadap manusia secara lebih mendalam. Padahal, di balik perubahan lingkungan tersebut, ada persoalan lain yang tak kalah serius yaitu mengenai ketimpangan sosial yang semakin melebar, terutama bagi perempuan.
Dalam banyak situasi, perempuan justru menjadi sebuah kelompok yang paling terdampak dalam krisis ini. Namun ironisnya, para pembuat kebijakan juga paling jarang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Data dari Komnas perempuan hingga April 2026 menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya memperparah kondisi lingkungan, tetapi juga memperkuat ketimpangan gender yang sudah ada sebelumnya.
Kondisi ini paling terlihat ketika bencana alam terjadi. Saat banjir datang atau kekeringan melanda, perempuan seringkali berada di posisi yang lebih rentan. Di pengungsian misalnya, kebutuhan dasar perempuan seperti ruang aman, privasi, dan perlindungan seringkali tidak menjadi prioritas. Akibatnya, risiko kekerasan baik fisik, seksual, maupun psikologis, semakin meningkat. Sayangnya, banyak pihak menganggap kondisi ini sebagai hal yang tidak terhindarkan, bukan sebagai masalah serius yang perlu ditangani dengan baik.
Di sisi lain, perempuan juga memikul beban yang jauh lebih berat dalam situasi krisis. mereka tetap dituntut untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, mulai dari mencari makanan, air bersih, hingga merawat anggota keluarga yang sakit. ketika sumber daya semakin terbatas, tanggung jawab ini justru semakin besar. perempuan dipaksa untuk terus beradaptasi, mencari cara agar keluarga tetap bertahan, bahkan dalam kondisi yang serba tidak pasti.
Ketimpangan Akses dan Kerentanan
Masalahnya, beban besar tersebut tidak berimbang dengan akses yang setara. Perempuan seringkali tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya, para pengambil keputusan jarang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Akibatnya, para pengambil kebijakan serigkali menyususn kebijakan yang tidak menyentuh realitas yang mereka hadapi di lapangan. Aspek kesehatan menjadi persoalan lain yang tidak kalah penting.
Dalam situasi bencana sering mengganggu layanan kesehatan dasar. Bagi perempuan ini berarti akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi juga ikut terhambat. Hal-hal mendasar seperti sanitasi yang layak, kebutuhan menstruasi, hingga akses pada tenaga medis menjadi sulit terpenuhi. Dampaknya tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.
Belum lagi jika kita melihat perempuan yang aktif memperjuangkan lingkungan. Banyak dari mereka berada di garis depan dalam menjaga tanah, air, dan sumber daya alam. Namun alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka justru sering menghadapi intimidasi, tekanan, bahkan kriminalisasi. Dalam konflik sumber daya alam, perempuan tidak hanya menghadapi ancaman lingkungan, tetapi juga ancaman sosial yang kompleks. Melihat kondisi saat ini, krisis iklim sebenarnya tidak dapat lagi terlihat sebagai sebuah isu yang netral bagi semua gender.
Jika kita abai terhadap perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan, para pengambil kebijakan dapat menghasilkan yang tidak adil dan cenderung berat sebelah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan data yang peka terhadap perbedaan gender. Data tersebut bukan hanya mencatat jumlah korban, tetapi juga harus bisa menunjukkan siapa yang paling terdampak dan seperti apa dampak yang mereka alami.
Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Perubahan Iklim
Selain itu partisipasi perempuan tidak boleh berhenti pada simbolisme. Selama ini keterlibatan perempuan seringkali hanya sebatas formalitas yang hanya hadir dalam sebuah forum, tetapi tidak benar-benar didengar. Padahal, pengalaman mereka dalam menghadapi krisis merupakan sumber pengetahuan yang sangat berharga. Melibatkan perempuan secara bermakna berarti memberikan ruang bagi mereka untuk ikut menentukan arah kebijakan bukan sekedar menjadi pelengkap.
Upaya seperti RAN – GPI sebenarnya sudah menjadi sebuah langkah awal yang cukup baik. RAN – GPI merupakan singkatan dari Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, yaitu kebijakan pemerintah yang dibuat untuk memastikan isu perubahan iklim juga memperhatikan perbedaan kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. program ini berupaya untuk memberikan penanganan terhadap krisis iklim agar menjadi lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
Tetapi, kebijakan seperti ini tidak akan banyak berarti jika hanya berhenti di atas kertas. Tanpa komitmen yang serius dan kerjasama yang nyata antar lembaga, RAN-GPI berisiko hanya menjadi sebuah dokumen formal saja. Yang jauh lebih penting yaitu pelaksanaannya di lapangan, apakah berbagai pihak benar-benar menjalankannya dan dapat membawa perubahan atau hanya sekedar formalitas untuk memenuhi aturan.
Di sisi lain, cara kita memandang dan mengelola sumber daya alam juga perlu berubah. Selama ini pengelolaannya sering terlalu fokus pada keuntungan dan cenderung menguras alam, tanpa banyak mempertimbangkan mengenai keadilan. Akibatnya, ada kelompok tertentu terutama perempuan yang lebih sering menerima dampak negatifnya.
Ketimpangan Akses dan Kerentanan Perempuan
Kedepannya, pengelolaan sumber daya alam seharusnya lebih memperhatikan hak setiap orang dan melibatkan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya soal mengambil manfaat dari alam, tetapi juga memastikan dampaknya adil untuk semua. Jika hal ini tidak diperhatikan, konflik bisa terus terjadi, dan perempuan akan tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Menariknya dari berbagai pengamatan di beberapa daerah, terlihat bahwa perempuan sebenarnya memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat. Mereka bisa bertahan di situasi sulit, mencari cara supaya tetap bisa hidup, dan menjaga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.
Sayangnya kemampuan seperti ini sering tidak terlihat penting dalam pembuatan kebijakan. Padahal pengalaman dan cara mereka menghadapi masalah bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan yang sangat berharga untuk mencari solusi yang lebih tepat. Di sinilah sebenarnya letak masalah utamanya. banyak orang menganggap bahwa perempuan kuat saat menghadapi krisis, tapi justru tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Mereka ada di lapangan, ikut menjalani dan mengatasi situasi, tetapi tidak mewakili perempuan secara memadai. Akibatnya, keputusan yang terbentuk sering tidak benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Jika kita memang serius ingin menghadapi krisis iklim, maka pembicaraan mengenai keadilan gender juga sebagai unsur penting dari pembahasannya. Tidak cukup hanya dengan membahas infrastruktur atau membuat program. Hal penting lainnya yaitu semua kelompok terutama masyarakat dan pemerintah harus benar-benar melibatkan dan melindungi mereka. Karena pada akhirnya krisis iklim bukan hanya mengenai lingkungan yang rusak, tetapi juga mengenai siapa yang paling merasakan dampaknya.
Selama perempuan masih berada di posisi yang lebih rendah dan tidak memiliki cukup ruang untuk menyuarakan pendapat, upaya kita mengatasi krisis ini akan terasa setengah-setengah. Sudah waktunya masyarakat tidak hanya memandang perempuan sebagai korban, tetapi juga sebagai bagian dari solusi. Bukan hanya mendengar, tetapi semua pihak juga perlu memberikan kepercayaan untuk ikut menentukan arah perubahan.[]
