Saya percaya bahwa orang tidak akan memahami seberapa besar tanggung jawab menjadi pemimpin jika ia belum pernah menjadi pemimpin sebelumnya. Mungkin orang tersebut memahami bagaimana suatu kegiatan atau acara idealnya berlangsung, tapi pemimpin bukan hanya memikirkan ideal dari sebuah acara. Pemimpin juga harus memikirkan kapasitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, budaya senioritas, dan bagaimana berjalannya hubungan antar anggota. Sehingga suatu kegiatan tetap berjalan sesuai konteks dan berada dalam batasan-batasan yang ada.
Orang bilang pada saat kegiatan tugas pemimpin hanya ngobrol dan suruh menyuruh, itu benar dan memang seperti itu adanya. Namun yang tak orang pahami di saat seluruh anggota melepas penat setelah kegiatan, seorang pemimpin masih bekerja. Dia masih memikirkan evaluasi bagi organisasi, anggota, bahkan evaluasi akan diri sendiri.
Pemimpin tertuntut selalu memberikan jawaban akan segala lika-liku organisasi. Pun memberikan jawaban akan konsep, kreativitas, tanggal, dan lain sebagainya yang menyangkut suatu kegiatan. Atau, sering kali tanpa disadari dia membuat kesalahan dan langsung “dihajar” tanpa ampun. Dalam hal ini, dalam beberapa konteks bahkan ia baru pertama kali menjadi pemimpin seumur hidupnya. Banyak yang tak bisa menerima hal ini. Bagi saya terlalu naif bila berharap kesempurnaan pada pemimpin yang baru pertama kali memimpin. Pesan saya hanya satu: taruhlah harapan pada tempatnya.
Kompleksitas Kepemimpinan Karang Taruna di Jawa
Pemimpin karang taruna sering kali teranggap sebelah mata lantaran ruang lingkupnya hanya kepemudaan di desa. Bagi saya, pemimpin karang taruna, apalagi di Jawa, bebannya bukan pada kreativitas. Sebab orang Jawa selalu memiliki tingkat toleransi yang tinggi—“toh itu masih muda-muda yang menjalankan acara”. Beban sebenarnya pemimpin karang taruna di Jawa adalah bagaimana menyelaraskan kebenaran dengan kenyamanan sosial. Dan itu sangat menguras energi serta tidak mudah.
Bagaimana seorang pemimpin bukan hanya memikirkan seharusnya kegiatan berjalan, tetapi juga menyikapi perbedaan pendapat. Pun merespons anggota yang pasif, tidak aktif, dan menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti anggota lain dalam setiap tindakan indisipliner.
Di Jawa, pemimpin tidak bisa menerapkan konsep dialektika sebagai cara untuk menaungi perbedaan pendapat, karena budaya senioritas masih sangat tinggi. Jika ada yang lebih tua memberi pendapat, tak ada yang berani menyanggah, bahkan hanya sekadar memberikan pendapat berbeda pun takut. Andai kata ada anak muda menyanggah pendapat yang lebih tua, saya pastikan akan teranggap tidak menghormati dan sok tahu.
Mungkin yang lebih muda memiliki pendapat ataupun ide yang lebih relevan, tetapi karena budaya senioritas yang masih tinggi, maka yang terjadi adalah orang yang lebih tua tersebut tidak akan mau turut membantu keberlangsungan acara dan akan selalu menyuarakan kritikan yang bahkan tidak masuk akal, bahkan langsung menyalahkan. Dan yang lebih mengerikan adalah seluruh anggota yang lain akan berada di sisi orang yang lebih tua, mutlak. Sudah teranggap tidak menghormati dan sok tahu, tak ada pula satu pun anggota yang berani membela, selesai.
Akar Persoalan: Pendidikan dan Kualitas SDM
Saya kira hal semacam ini ada kaitannya dengan kualitas pendidikan masing-masing pribadi sehingga membentuk sumber daya manusia sedemikian rupa. Karena tingkat pendidikan mayoritas anggota adalah lulusan SMA/sederajat, kapasitas dan kualitas berpikirnya pun juga berbeda. Dengan demikian mereka tidak terbiasa dengan budaya diskusi, perbedaan pendapat tanpa mengenal umur, tak terbiasa dengan budaya pembaruan karena setiap pembaruan akan mendapat respons dengan kalimat “kaya biasanya aja, toh kemarin juga jalan acaranya”. Tak ada budaya interaksi dengan lawan jenis, seolah terbagi menjadi bagian laki-laki dan bagian perempuan.
Setiap ada ide usulan anggota, tanggung jawab ide tersebut hanya terserahkan kepada yang memberi ide. Seolah anggota lain tutup mata “wong yang kasih ide dia, ya udah biarin dia yang tanggung jawab”. Padahal ini adalah organisasi yang berjalan lewat kerja sama satu dengan yang lain, serta ide tersebut juga tidak akan berjalan tanpa bantuan rekan yang lain. Hal semacam ini yang membuat anggota takut untuk mengusulkan ide. Masalahnya jauh lebih luas dari hanya sekadar kebenaran bagaimana organisasi idealnya anggota jalankan, melainkan faktor budaya senioritas turun-temurun, kualitas pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia juga punya andil yang sangat besar.
Selalu terjadi di hampir setiap generasi dan setiap karang taruna: ketidakmampuan anggota untuk membedakan mana konteks organisasi dan konteks personal. Seolah jika pemimpin mengkritik anggota, maka pemimpin akan teranggap membenci, sehingga saat di luar organisasi anggota tersebut tidak suka bahkan memusuhinya. Padahal kritik yang pemimpin lontarkan berada dalam konteks dan kepentingan organisasi, tapi kerap teranggap persoalan pribadi oleh anggota.
Sisi Lain Karang Taruna: Keberpihakan dan Solidaritas
Saya percaya bahwa segala hal di dunia ini selalu ada sisi positif dan sisi negatif. Terlepas dari segala dinamika organisasi karang taruna desa di Jawa, bukan berarti tak ada bagian positif di dalamnya. Dalam beberapa hal mungkin mereka lemah, tapi jika menyangkut persoalan uang, mereka memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan selalu memihak orang yang secara ekonomi prasejahtera. Misalnya soal kas saja, yang notabene hanya urunan satu kali setiap bulan, mereka benar-benar memikirkan bagaimana caranya supaya tidak memberatkan anggota yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Juga soal pembuatan kaos karang taruna, pertimbangan mereka hanya satu: anggota yang berasal dari keluarga prasejahtera. Dan eloknya mereka selalu menemukan cara, entah menyicil, uang kas, hingga mengajukan proposal ke forum desa yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan karang taruna, dan hebatnya selalu mendapat bantuan. Tak peduli berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi berapa pun, pendidikan, dan kepercayaan, selama anggota tersebut bagian dari karang taruna, maka ia akan terjamin mendapat kenyamanan.
Mereka tidak peduli latar belakang masing-masing personal, dan mereka juga seperti punya aturan tak tertulis bahwa setiap obrolan apa pun tidak membicarakan soal pekerjaan dan pendidikan. Dengan demikian yang menjadi obrolan hanyalah bercandaan dan kepentingan organisasi, tidak lebih dari itu. Tidak akan ada orang yang merasa minder lantaran pekerjaan yang ia jalani teranggap sebelah mata bagi orang luar, tak peduli setinggi apa pun tingkat pendidikan orang tersebut. Karena bagi mereka yang menjadi parameter hanya satu hal, yaitu kenyamanan sosial. Sering kali saya kagum tentang bagaimana mereka menjaga perasaan dan harga diri satu sama lain.
Toleransi Tinggi akan Kekurangan Setiap
Organisasi karang taruna merupakan pondasi dan tulang punggung kegiatan di desa, dan setiap kegiatan, terutama bulan Ramadhan dan rangkaian kegiatan 17 Agustus, pasti menyangkut seluruh warga desa. Setiap warga tentu memiliki sudut pandang dan penilaiannya masing-masing tentang suatu kegiatan, dan selalu ada sisi positif dan negatif. Namanya juga karang taruna yang seluruh anggotanya masih muda dan minim pengalaman, tentu saja selalu ada kekurangan dan kesalahan di setiap kegiatan.
Mungkin kekurangan dan kesalahan ini menjadi bahan obrolan dan kritikan warga desa, tapi kritik dan obrolan mereka selalu berujung pada toleransi lantaran yang mengerjakan adalah anak-anak muda. Organisasi karang taruna hanya perlu menjalankan acara itu saja; stagnan dengan konsep kegiatan yang terkesan begitu-begitu saja bukan menjadi masalah yang serius bagi mereka. Tidak seperti organisasi di tempat lain, seperti kampus, yang selalu menuntut pembaruan dan kesempurnaan.
Lebih dari Sekadar Memimpin
Bagi saya, organisasi karang taruna adalah tempat yang tepat bagi orang yang memiliki keinginan menjadi pemimpin, karena jika ia berhasil menjadi pemimpin karang taruna dengan berbagai dinamika yang ada, maka ia akan memiliki persentase kesuksesan yang lebih besar saat menjadi pemimpin di luar. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana bisa?
Pertama, karena di organisasi karang taruna tidak ada yang memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin, lantaran bagi mereka menjadi pemimpin adalah sebuah beban, sehingga jika ada orang yang hendak belajar menjadi pemimpin, ia akan memiliki peluang besar untuk dipilih.
Kedua, mayoritas anggota merupakan anggota pasif sehingga tanggung jawab dalam segala hal adalah tanggung jawab penuh pemimpin. Situasi seperti ini cocok untuk mereka yang hendak belajar menjadi pemimpin; pada awalnya mungkin terasa rumit karena segala urusan menjadi beban tanggung jawabnya sendiri. Namun setelah menjalani proses ini, lalu ia menjadi pemimpin di tempat yang lebih formal, seperti di pekerjaan, badan, ataupun organisasi lainnya, maka tanggung jawab menjadi pemimpin akan terasa ringan. Karena di organisasi yang lebih formal, segala tanggung jawab ada bagiannya masing-masing, tidak selalu kepada pemimpin berikan.
Dalam dialog formal forum desa memang mendapat izin menggunakan bahasa Indonesia, tapi di Jawa yang memiliki kultur etika, atau biasa kita sebut unggah-ungguh, yang kental, maka akan lebih elok jika seorang pemimpin mampu berdialog dengan bahasa Jawa krama alus. Karena ia tak hanya berinteraksi dengan rekan-rekan karang taruna, melainkan juga berinteraksi dengan ibu-ibu serta bapak-bapak desa, sehingga berusaha berbahasa krama alus adalah hal yang dianggap lebih menghargai dan menghormati. Secara tidak langsung, tuntutan seperti ini akan lebih mengenalkan budaya Jawa bagi pemimpin itu sendiri.[]
