Ketika sebagian besar masyarakat masih memperdebatkan kelayakan perempuan dalam memimpin, Sherly Tjoanda Laos justru telah membuktikan kemampuannya dengan menduduki kursi gubernur dan menghadirkan kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.
Di Indonesia, diskusi tentang keterwakilan perempuan dalam politik jarang beranjak dari tataran wacana. Data, seminar, dan deklarasi terus bermunculan. Namun, laki-laki dari lingkungan politik mapan masih mendominasi kursi-kursi kepemimpinan daerah. Keadaan mulai berubah pada 20 Februari 2025. Saat itu, Sherly Tjoanda Laos, perempuan berusia 42 tahun, resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin provinsi tersebut. Kepemimpinannya tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga menghadirkan banyak pelajaran berharga.
Keistimewaan Sherly bukan semata-mata karena statusnya sebagai gubernur perempuan pertama. Masyarakat dapat belajar dari cara ia memimpin. Ia berpegang pada prinsip, mengedepankan keterbukaan, dan bertindak terencana. Ia juga berani menantang pola lama yang selama ini dianggap satu-satunya cara menjalankan kekuasaan. Gaya kepemimpinannya membuktikan bahwa kualitas pemimpin bukan soal jenis kelamin. Yang menentukan adalah karakter, kompetensi, dan komitmen tulus terhadap kepentingan rakyat.
Kepemimpinan Terlahir dari Proses
Sebagian pihak mengkritik Sherly dengan anggapan bahwa ia hanya meneruskan jejak suaminya, mendiang Benny Laos. Memang, setelah Benny meninggal secara tragis di Pelabuhan Bobong pada Oktober 2024, delapan partai koalisi mengusung Sherly sebagai calon gubernur. Namun, pandangan tersebut mengabaikan fakta-fakta penting yang lebih menentukan. Sherly memiliki latar belakang akademik yang kuat. Ia menempuh Manajemen Bisnis Internasional di Universitas Petra Surabaya. Ia juga meraih gelar ganda dari Inholland University di Belanda.
Jauh sebelum masyarakat mengenalnya sebagai calon gubernur, Sherly telah membangun kapasitas kepemimpinan. Ia melakukannya melalui berbagai peran strategis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bela Group. Ia juga mengelola Yayasan Bela Peduli yang fokus membantu anak yatim dan korban bencana. Selain itu, ia memimpin organisasi HKTI dan PKK Kabupaten Morotai selama lima tahun.
Proses panjang itu melahirkan kepekaan terhadap dinamika situasi. Kepekaan itu tidak bisa diperoleh hanya dari seminar atau pelatihan. Sejak hari pertama menjabat, Sherly langsung mengambil langkah tegas. Ia menolak praktik “titipan jabatan” dan memprioritaskan reformasi birokrasi berbasis merit. Kedua isu itu biasanya dihindari pemimpin baru demi membangun jaringan loyalitas politik. Sherly memilih integritas, bukan kenyamanan. Setiap tindakannya mencerminkan visi yang jelas dan landasan pengalaman yang kokoh, bukan sekadar penerusan kebiasaan lama.
Sistem yang Meragukan
Maluku Utara kaya akan budaya, sumber daya alam, dan sejarah perjuangan. Namun, prasangka terhadap kepemimpinan perempuan masih berakar kuat di wilayah ini. Tradisi patriarki dalam adat dan sistem politik formal menempatkan kursi pemimpin seolah sebagai hak eksklusif laki-laki. Di tengah realitas itu, Sherly tidak memilih jalan konfrontasi. Ia justru perlahan membuktikan bahwa tembok pembatas itu tidak pernah benar-benar kokoh.
Alih-alih merespons stigma budaya dengan argumentasi, Sherly menjawabnya dengan bukti nyata. Sebelum menjabat, ia telah merintis program pemberdayaan perempuan dan peningkatan layanan kesehatan melalui Yayasan Bela Peduli. Langkah itu membangun modal sosial yang solid. Rakyat Maluku Utara tidak memilihnya karena rasa iba. Mereka memilihnya karena sudah mengenal siapa Sherly sesungguhnya, bahkan sebelum ia berdiri di atas podium kampanye.
Kepemimpinan Sherly juga menyampaikan pelajaran penting. Perempuan tidak harus meniru gaya kepemimpinan laki-laki untuk diakui sebagai pemimpin yang kuat. Sherly tidak memaksakan kesan otoriter. Sebaliknya, ia menjadikan pengalaman pribadinya sebagai landasan. Termasuk saat menghadapi kehilangan yang mendalam, ia tetap menggunakannya untuk memahami penderitaan rakyat. Model kekuatan semacam ini berbeda dari pendekatan tradisional. Namun justru lebih efektif dan berkelanjutan, karena masyarakat membangun kepercayaan itu secara alami, bukan karena paksaan otoritas.[]
