Perdebatan mengenai ekosistem VTuber Indonesia mendadak riuh di lini masa belakangan ini akibat sebuah kalimat pembelaan: “Halah, cuma karakter 2D fiksi ini, bebas lah mau melakukan apa saja ke dia.” Kalimat tersebut meluncur dari seorang kreator konten setelah konten tier list yang ia buat menuai badai kecaman publik. Bukannya menilai kualitas konten, ia justru membuat kategori penilaian seksual yang vulgar terhadap sejumlah Virtual YouTuber perempuan.
Saat gelombang protes datang, ia meluncurkan pembenaran yang klise. Ia bersembunyi di balik tameng “karakter fiksi dua dimensi” dan menuduh balik audiensnya sebagai komunitas yang hadir semata-mata untuk kepentingan seksual. Bagi sebagian orang, perdebatan ini mungkin tampak seperti drama internet yang akan berlalu begitu saja. Namun, di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih serius: bagaimana ruang digital masih sering memandang tubuh perempuan sebagai objek.
Publik merasa bebas menilai, mengomentari, bahkan mengeksploitasi mereka tanpa persetujuan. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang di bidang kreatif, saya melihat fenomena ini bukan sekadar salah kaprah. Pandangan tersebut menunjukkan bagaimana kekerasan berbasis gender masih menemukan bentuk-bentuk baru di era digital, khususnya yang menyasar komunitas VTuber Indonesia.
Fenomena VTuber Indonesia dan Anatomi Avatar Digital
Dalam kajian media digital, terdapat perbedaan mendasar antara karakter fiksi statis dan avatar digital interaktif. Karakter dalam film, novel, atau animasi memang merupakan entitas fiktif yang penciptanya kendalikan secara penuh. Namun, avatar dari para kreator VTuber Indonesia bekerja dengan cara yang berbeda. Avatar mereka bukan sekadar gambar bergerak. Ia merupakan representasi digital yang manusia nyata gunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens. Melalui teknologi pelacakan gerak (motion tracking) dan suara, avatar tersebut menjadi medium komunikasi antara kreator dan penonton. Kita perlu memahami perbedaan penting ini: avatar berfungsi sebagai identitas digital yang aktif, bukan karakter pasif.
Interaksi berlangsung secara real-time melalui siaran langsung, permainan, diskusi, maupun kegiatan edukatif. Di balik setiap pergerakan avatar, terdapat manusia nyata yang merasakan dampak dari setiap komentar, pujian, maupun pelecehan. Karakter Naruto tidak akan membaca komentar penonton secara langsung. Karakter Rem dari Re:Zero tidak akan mengalami tekanan psikologis akibat komentar vulgar dari netizen.
Sebaliknya, talenta di balik VTuber Indonesia memiliki kehidupan profesional dan personal yang nyata. Mereka bekerja, membangun komunitas, menjaga reputasi, dan menghadapi konsekuensi sosial di ruang digital. Karena itu, ketika seseorang melakukan objektifikasi seksual terhadap avatar mereka tanpa persetujuan, sasaran sesungguhnya adalah manusia yang berada di baliknya.
Mematahkan Sesat Pikir Tu Quoque dan Generalisasi terhadap Komunitas VTuber
Salah satu pembelaan yang muncul dalam kasus ini adalah tuduhan bahwa para penonton juga melakukan hal serupa sehingga tidak berhak mengkritik. Dalam logika argumentasi, pola semacam ini bernama tu quoque, yaitu upaya membenarkan kesalahan dengan menuduh pihak lain melakukan hal yang sama. Masalahnya, tuduhan semacam itu tidak pernah menjawab substansi kritik. Jika suatu tindakan merupakan bentuk objektifikasi atau pelecehan, tindakan tersebut tetap bermasalah terlepas dari siapa yang melayangkan kritik.
Selain itu, generalisasi bahwa komunitas virtual hadir semata-mata untuk kepentingan seksual juga tidak sesuai dengan realitas. Kajian mengenai hubungan parasosial menunjukkan bahwa banyak audiens membangun kedekatan dengan kreator karena faktor interaksi sosial, rasa kebersamaan, dan pengalaman komunitas yang positif. Di dalam ekosistem VTuber Indonesia, konten yang disajikan berkembang jauh melampaui hiburan semata.
Banyak kreator menghadirkan ruang diskusi yang edukatif dan inklusif,. Misalnya, menemani audiens bermain gim dan berbincang santai; membahas bahasa, seni, sejarah, dan budaya global; menghadirkan edukasi kesehatan melalui kreator berlatar belakang medis; dan menjadi ruang pertemuan komunitas yang aman bagi orang-orang dengan minat yang sama. Menyederhanakan seluruh ekosistem tersebut menjadi ruang pemuas hasrat seksual bukan hanya keliru secara faktual, tetapi juga mengabaikan keberagaman pengalaman para penonton dan kreator di dalamnya.
Normalisasi Objektifikasi terhadap Perempuan dan VTuber Indonesia
Objektifikasi seksual tidak berhenti pada satu unggahan atau satu video. Dampaknya jauh lebih luas karena membentuk budaya yang menganggap pelecehan sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika seseorang menempatkan kreator perempuan dalam kategori seksual yang vulgar tanpa persetujuannya, publik tidak lagi diajak mengenal karya atau kemampuannya.
Sebaliknya, publik mereduksi identitas profesional yang telah ia bangun bertahun-tahun menjadi objek penilaian seksual semata. Fenomena ini merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu budaya objektifikasi terhadap perempuan di ruang digital. Dalam budaya tersebut, masyarakat sering kali memposisikan perempuan sebagai objek konsumsi publik, sementara menempatkan suara, karya, dan kapasitasnya di posisi kedua. Dampaknya dapat muncul dalam berbagai bentuk; Normalisasi kekerasan digital berbasis gender. Peningkatan perundungan dan pelecehan di kolom komentar.
Risiko penyebaran data pribadi atau doxxing. Menurunnya rasa aman perempuan untuk berkarya di ruang digital. Penguatan budaya yang menganggap pelecehan sebagai hiburan. Kekerasan digital tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui pembiaran, pengulangan, dan normalisasi. Ketika publik menganggap objektifikasi sebagai lelucon, batas antara candaan dan kekerasan menjadi semakin kabur.
Banyak orang masih menganggap bahwa apa yang terjadi di internet hanyalah persoalan dunia maya. Padahal, hukum Indonesia telah mengakui bahwa kekerasan yang terjadi melalui media elektronik dapat menimbulkan dampak nyata terhadap korban. Dalam konteks ini, tindakan yang merendahkan martabat seseorang melalui konten seksual di ruang digital berpotensi memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengakui keberadaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur berbagai bentuk penyebaran konten elektronik yang dapat melanggar hak dan martabat individu.[]
