Bondit, seorang raper yang juga ayah dari dua anak, membuka jalan diskusi malam itu dengan sebuah puisi. Judulnya sama dengan buku yang hendak terbedah, Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru (2025). Suaranya yang berat tapi lembut, berpadu ritme yang seperti mengetuk-ngetuk kesadaran peserta. Ia tidak hanya mengucapkan kata-kata, ia mengajak para pembicara, Farid Gaban dan Yusuf Priambodo untuk ikut menelanjangi sumber kegusaran pribadi masing-masing dalam proses merangkai karya.
Farid, yang malam itu mewakili tim penulis buku Reset Indonesia, memastikan sejak awal bahwa diskusi berjalan seirama dengan tema besar “16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan”. Melalui pengeras suara yang agak serak, peserta mendengarkan bagaimana perjalanan ekspedisi timnya mengungkap mirisnya kondisi perempuan di Halmahera. Tepat ketika alam Indonesia menunjukkan bahwa ia masih bernyawa dan tengah mengaduh. Setelah pengantar itu, panitia memutar film pendek Reset Indonesia.
Lampu padam. Halaman tiba-tiba berubah menjadi semacam panggung sunyi. Mata peserta mengarah pada layar putih yang sebenarnya hanya kain pelapis kasur yang membentang. Namun justru sederhana itulah yang membuat suasananya intim. Film pendek itu seolah menuntun semua orang menanggalkan dunianya sementara waktu.
Para perokok mendiamkan bakaunya hangus pelan-pelan. Dua perempuan di sisi kanan berhenti mengobrol. Seseorang di tengah kerumunan membuka buku Reset Indonesia, membacanya secara khidmat dengan bibir mencuap-cuap. Saat film usai, Farid kembali mengambil alih, mengantar peserta masuk ke inti buku.
Membaca Ulang Indonesia
“Belakangan kami merasa judulnya tidak cukup kalau hanya restart. Kami pikir harus reset,” ujar Farid, menjelaskan kenapa buku itu terberi nyawa dengan semangat baru. Bukan sekadar menyalakan ulang, tapi mengembalikan ke setelan dasar. Ia menguraikan beberapa poin penting dalam buku ini. Demokrasi Indonesia, menurut Farid, sering berhenti pada dalih belaka. Masyarakat seolah bebas memilih, tetapi pilihan mereka sudah tersempitkan oleh struktur yang kaku. “Mengingat PDIP, masyarakat hanya tahu Megawati. Melihat Gerindra, yang muncul hanya Prabowo,” katanya.
Pola serupa berulang di banyak partai lain. Demokrasi, ujarnya, terluka sejak di dalam partai. Di bagian akhir, timnya menyoroti TNI dan Polri sebagai institusi yang menghabiskan anggaran besar tetapi justru sering tampil sebagai pihak yang menghambat kebebasan masyarakat. Intimidasi, pembungkaman, dan represivitas menjadi catatan serius.
Karena itu, buku ini menawarkan gagasan membangun partai baru dengan model politik baru, mulai dari lokal. Salah satu contoh yang Farid sodorkan adalah koperasi, bukan Koperasi Merah Putih yang selama ini penuh konflik kepentingan. Namun koperasi yang tumbuh lewat gagasan sosial dan menjaga kemandirian masyarakat.
Di pedalaman Kalimantan, Farid melihat langsung bagaimana masyarakat mampu membangun sistem koperasi yang ideal. Tidak terdikte penguasa, mereka memiliki institut sendiri. Ekonomi berjalan by diversity, bukan hanya bertumpu pada tambang atau emas. Mereka mengolah hasil kebun, pertanian, hingga perikanan. Ketika keanekaragaman ekonomi terjaga, masalah ekonomi dan lingkungan menjadi lebih mudah terselesaikan. Begitulah pengantar Farid yang, pada akhirnya, menggugah peserta agar mau membaca buku Reset Indonesia dengan kesadaran yang utuh.
Indonesia dari Nafas Jarak Dekat
Yusuf Priambodo, pembicara kedua, memperkenalkan diri dengan sederhana. Ia berasal dari Tuban, Jawa Timur. Mempunyai minat besar pada travelling dan trauma healing. Namun, lama-kelamaan, perjalanan membawanya pada kebutuhan untuk mengenal Indonesia bukan hanya melalui pemandangan indahnya, melainkan lewat helaan nafas alamnya yang seringkali berat.
Keberaniannya bertemu banyak orang membuatnya melihat realitas ekonomi yang pahit, terutama bagi generasi muda. Lapangan kerja menyempit. Harga tanah melambung. Rumah tangga butuh biaya besar. Banyak anak muda merasa tidak punya tempat berpijak.
Di Bali, ia menemukan ironi yang mencolok: warga lokal terpaksa menjual rumah demi proyek pariwisata pemerintah. Beberapa wilayah seperti Buleleng akhirnya harus kembali ke ekonomi berbasis alam sebagai bentuk perlawanan halus agar tanah mereka tidak sepenuhnya tersapu.
Tentang perempuan, ia menceritakan kelompok ibu-ibu penenun di Manggarai. Mereka memanfaatkan kapas dan sumber daya alam lain. Ibu-ibu menjadi garda terdepan ekonomi keluarga, tetapi tetap rentan terserang persoalan rumah tangga yang menumpuk.
Industri di Indonesia, menurut Yusuf, jarang berbasis ekologi maupun sosiologi. Listrik yang menyala terang di Jawa sebenarnya tertopang oleh sumber daya alam dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain. “Banyak paradoks, alih-alih energi hijau, yang terjadi justru pengerukan alam besar-besaran. Paradoks ini mengingatkannya pada konsep dalam buku Prabowo, Paradoks Indonesia.” Katanya.
Sesi Tanya Jawab: Meraba Jalan Baru
Gege bertanya tentang gagasan koperasi dan bagaimana partai lokal bisa berjalan seperti negara federasi. Ia juga menyinggung fenomena aktivis yang mengkritik saat di bawah, tetapi tunduk saat berada di atas. Farid menjawab panjang. Ada dua bab dalam buku yang membahas koperasi. Dua negara menjadi contoh: Skandinavia dan Jepang. Mereka sendiri telah mendirikan Koperasi Indonesia Baru dalam bentuk media. Mereka membuat film, diskusi, dan produk lain tanpa sponsor. Semuanya mandiri. “Kalau koperasi dijalankan secara top-down, itu bukan koperasi,” tegas Farid.
Terkait perubahan politik, ia mengakui sulit, tetapi tetap mungkin. “Di Amerika, perubahan justru lahir dari daerah seperti New York, bukan dari negara.” Untuk menjaga idealisme, katanya, harus memupuk dari gaya hidup. Ada bab dalam buku berjudul “Sederhana dan Rendah Karbon”. Itu yang mereka jalankan. Mereka hidup sederhana, membuat karya dengan dana urunan, dan membuka kotak donasi sukarela.
Burhan dari Episode Kopi bertanya soal etape ekspedisi dan cara melerai konflik selama 14 bulan perjalanan. Yusuf menjawab jujur dan jenaka. Tim mereka berasal dari empat generasi berbeda. Farid Generasi Boomer, Dandhy Generasi X, ia dan Ben Generasi Millenial dan Z “yang seusia biji jagung”. Konflik pasti ada, tapi semua menjadi proses belajar. Mereka saling bertukar keterampilan jurnalisme. Baik itu video, tulisan, atau foto yang jadi semacam sirkulasi gagasan.
Perjalanan mereka juga tidak terjadi sendirian. Ada dukungan koperasi Wonosobo, masyarakat setempat, dan jaringan yang membantu di setiap daerah. “Soal yang tua mengalah atau yang muda ngeyel, tidak juga,” katanya sambil tertawa. “Karena ide di tim kami itu egaliter.”
Citra Bonus Demografi
Ulya Mukarromah bertanya bagaimana ide ekspedisi dapat masif di Cirebon. Ia juga mempertanyakan wacana “Indonesia Emas” dan peran perempuan dalam tim. Farid menjawab, “Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus berjejaring.” Film dan buku mereka tidak menjanjikan perubahan besar, tetapi bisa menggeser kesadaran secara perlahan.
Tentang Indonesia Emas, ia bilang: “Jokowi membayangkannya dengan bonus demografi. Tapi kalau kesehatan buruk, lapangan kerja sedikit, lingkungan rusak, apa artinya usia produktif?” Soal perempuan, Farid menegaskan mereka sangat melibatkan perempuan. “Perempuan itu lebih cekatan dan disiplin,” katanya, memancing tawa peserta laki-laki.
Bondit, sang moderator, ikut bertanya bagaimana film dan buku mereka dapat menjangkau minat generasi terbaru. Farid bercerita tentang seorang siswa SMA kelas 2 yang sudah menamatkan buku mereka. Namun ia mengakui tim masih PR besar: memecah film menjadi potongan ala TikTok. “Kami belum sepenuhnya rela video dipecah-pecah,” katanya. Namun mereka terbuka jika ada yang ingin mengutip.
Yusuf menimpali bahwa Dandhy bahkan sudah “memakan omongannya sendiri”, yang dulu anti format “mata dajal” atau potrait, kini justru mendorong gerilya konten di TikTok. Media telah berubah, dan mereka harus mengikuti.
Alam bertanya panjang tentang relasi masyarakat adat, NGO, dan arah Reset Indonesia membuka kembali inti dari perjalanan yang melahirkan buku itu. Farid Gaban menjelaskan bahwa masyarakat adat bukan sekadar elemen kultural, melainkan pilar utama jika Indonesia benar ingin berbenah dari fondasinya. Sebelum republik berdiri, komunitas adat sudah memiliki sistem pengetahuan, tata kelola alam, dan aturan sosial yang teruji lintas generasi. Karena itu, Reset Indonesia menempatkan mereka sebagai pusat pembacaan ulang arah pembangunan.
Keseimbangan Ekologis
Salah satu rujukan utama yang Farid angkat adalah penelitian Elinor Ostrom, peraih Nobel 2009, yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di berbagai belahan dunia lebih berhasil mengelola sumber daya alih-alih negara maupun perusahaan swasta. Temuan itu menjadi dasar bagi konsep ekonomi biru yang terbahas dalam ini buku. Sebuah model ekonomi yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi belajar dari kebijaksanaan alam dan tradisi lokal. Praktik Sasi di Papua dan Maluku menjadi contoh bagaimana masyarakat memberi ruang bagi alam untuk memulihkan diri, sesuatu yang justru jarang terambil oleh kebijakan modern.
Farid juga mengkritik sebagian pendekatan konservasi yang sering membatasi ruang hidup masyarakat demi nama pelestarian. Ia mencontohkan bagaimana sebagian NGO besar menerapkan aturan yang justru meminggirkan warga lokal yang selama ratusan tahun menjaga alamnya sendiri. Cara ini, menurutnya, tidak hanya keliru, tetapi juga menambah kerentanan masyarakat adat yang sebenarnya jauh lebih cakap dalam menjaga keseimbangan ekologis.
Gagasannya tentang deep ecology muncul sebagai respons atas pertanyaan tentang posthumanisme. Manusia, kata Farid, tidak bisa berdiri sebagai pusat alam semesta, tetapi juga tidak dapat menghilangkan peran moralnya dalam memperbaiki kerusakan. Ia memilih posisi yang mengakui manusia sebagai bagian dari alam tanpa memutuskannya dari tanggung jawab etis.
Melindungi Masyarakat Adat
Dari isu ekologis, diskusi mengalir menuju pariwisata ketika Ferry mengangkat persoalan pembingkaian warga, tanah adat, dan pariwisata kapitalistik. Farid menyebut bahwa konflik pariwisata hari ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi tentang siapa yang memegang kendali atas ruang hidup. Pariwisata massal di Bali, Labuan Bajo, Toba, hingga Wonosobo menunjukkan pola serupa. Jalanan macet setiap akhir pekan, petani terhambat menggarap sawah, harga tanah naik ribuan persen, dan warga lokal perlahan tersingkir oleh gentrifikasi.
Di sejumlah lokasi, penggusuran berlangsung halus maupun terang-terangan. Ada yang mendapat paksaan menjual tanah, ada pula yang mendapat tawaran uang miliaran, tetapi kehilangan ruang hidup yang menopang mereka selama generasi. Realitas ini membuat UMKM sering hanya menjadi penonton. Hotel besar di daerah wisata bahkan mengambil pasokan dari luar daerah, membuat rantai ekonomi lokal terputus. Dampaknya tampak jelas. Pariwisata maju, tetapi warganya mundur.
Ketika Ferry menyinggung tanah adat dan rumitnya pembuktian hak ulayat, Farid menyebut akar persoalannya terletak pada ketiadaan payung hukum yang jelas. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tidak pernah tersahkan, sehingga komunitas adat tidak memiliki perlindungan yang memadai saat berhadapan dengan negara atau korporasi. Sementara itu, arsip kolonial yang masih negara gunakan membuat klaim masyarakat kerap teranggap tidak sah, padahal mereka sudah hidup di tanahnya jauh sebelum republik berdiri.
Mentalitas Pejabat
Pertanyaan singkat dari Muhammad Jajat tentang e-governance membawa diskusi ke arah berbeda. Farid mengingatkan bahwa teknologi memang terbahas dalam dua bab buku Reset Indonesia. Teknologi digital konon dapat memperkuat demokrasi langsung, mulai dari e-budgeting hingga e-planning. Namun ia menegaskan bahwa ribuan aplikasi e-government hanya akan menjadi proyek sia-sia jika mentalitas pejabat tidak berubah. Masalah terbesar bukan kekurangan teknologi, tetapi cara pandang yang masih melihat inovasi sebagai barang proyek, bukan alat untuk membuka ruang partisipasi warga.
Menjelang penutup, kedua pemateri menyampaikan refleksi personal. Farid menyebut bahwa seluruh persoalan sosial dan ekologis ujungnya bermuara pada politik. Warga tidak harus menjadi politisi, tetapi harus terlibat. Jika ruang politik kita tinggalkan, kerusakan akan berlangsung tanpa pengawasan. Sementara itu, Dhandy menceritakan kembali perjalanan 424 hari ekspedisi Indonesia Baru yang membuatnya merasa bahwa republik ini seperti rumah tua yang terus tertambal, tetapi fondasinya tidak pernah mendapat perbaikan. Fondasi itu adalah pola pikir, pendidikan, dan arah pembangunan yang seharusnya berakar pada masyarakat dan lingkungan, bukan pada pertumbuhan ekonomi semata.
Di akhir kalimatnya, ia mengajak hadirin untuk membayangkan Indonesia yang baru. Indonesia yang terbangun dari keresahan, dialog, dan keberanian untuk mengubah cara pandang. Reset Indonesia, katanya, bukan hanya judul buku, tetapi ajakan untuk mereset cara kita memahami negeri ini, mulai dari pikiran. Di bagian penutup, Farid menekankan bahwa untuk membangun Indonesia lebih baik, masyarakat harus melek politik. “Karena semua persoalan berasal dari politik,” ujarnya.
Yusuf menambahkan bahwa nama Indonesia Baru terpilih untuk memberi imajinasi kepada masyarakat agar terus memelihara optimisme. “Indonesia hanya bisa berubah kalau orang-orangnya berani membayangkan ulang,” katanya. Malam itu, acara terkhatamkan tanpa tepuk tangan meriah—hanya helaan napas panjang dari para peserta yang merasa seperti baru saja narasumber ajak membaca ulang luka, harapan, dan jalan pulang bagi Indonesia.[]
Ditulus oleh Paham Perempuan
