Allah Swt. menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah atau pemimpin. Oleh karena itu, manusia tidak dapat meninggalkan posisi mereka sebagai pemimpin, dan aspek kepemimpinan itu sangatlah penting. Sebenarnya, kepemimpinan memiliki banyak aspek dan bagian dari interaksi satu sama lain.
Dalam Al-Qur’an, kepemimpinan ini secara tegas terlegitimasi sebagai posisi kepatuhan atau taat, setelah Allah dan rasul-Nya. Semua kebijakannya, baik suka maupun tidak, adalah bagian dari kepatuhan. Namun, sejauh mana kebijakannya tidak bertentangan dengan jalan yang telah Allah dan rasul-Nya tentukan. Keputusan untuk menjadi pemimpin adalah hasil dari perubahan karakter atau transformasi internal seseorang.
Kepemimpinan adalah hasil dari proses perubahan dalam diri seseorang, bukan gelar ataupun jabatan. Pemimpin sejati lahir tatkala seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, terjadi kedamaian pribadi, dan membentuk karakter kokoh. Setiap ucapan dan tindakannya mulai mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, pemimpin adalah sesuatu yang berasal dari dalam seseorang, bukan sekedar gelar atau jabatan yang dari luar berikan.
Kepemimpinan itu berasal dari pengalaman internal seseorang. Allah tidak melebihkan ciptaan-Nya. Namun, pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis membuat sebagian orang percaya bahwa perempuan tidak boleh melakukan apapun. Bahkan menganggapnya sebagai bukti larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Mereka menganggap perempuan pra-Islam tidak pantas mendapatkan kehormatan.
Pandangan tersebut tidak hanya ada di masyarakat pra-Islam di Timur Tengah, seperti termaktub dalam undang-undang yang menyatakan bahwa perempuan tidak pernah memiliki hak-haknya sendiri. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk beraktualisasi dalam urusan domestik mereka, apalagi dalam urusan publik. Namun, ketika Islam datang, perempuan memperoleh hak waris, misalnya. Dengan demikian, keberadaan perempuan benar-benar terakui.
Meski demikian, dalam sejarah Islam, ada periode-periode di mana perempuan memiliki akses yang sangat terbatas ke lingkungan publik. Ini adalah hasil pendekatan skriptualis-tekstual terhadap teks agama. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam urusan publik karena pemahaman skriptualis-tekstual. Selain itu, masalah ini menjadi perdebatan di kalangan ahli ketika dia harus menjabat sebagai pemimpin pemerintahan. Hadis yang berkaitan dengan kisah bint al-Kisra adalah menjadi perdebatan para ulama tentang masalah ini.
Konsep Dasar
Kata pimpin berasal dari awalan me dan berkembang menjadi memimpin, yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Mengetahui, memimpin, dan melatih adalah istilah lain yang memiliki arti yang sama, yaitu mendidik dan mengajari seseorang untuk dapat melakukan sendiri. Ketika seseorang bertindak sebagai pemimpin, kata memimpin berarti kegiatan.
Kata kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin, yang terbentuk dengan penambahan awalan ke dan akhiran an. Kata kepemimpinan mengacu pada semua aspek kepemimpinan, termasuk tindakannya. Dalam ilmu fikih, Al-Imamah adalah kata yang tergunakan untuk menggambarkan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua atau orang lain, baik dengan memberi petunjuk atau menyesatkan. Karakteristik kepemimpinan Islam menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yaitu ajaran Islam tercermin dalam Al-Qur’an dan hadis, dan kepemimpinan Islam pada dasarnya adalah kegiatan menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan manusia untuk beriman kepada Allah Swt.
Istilah khalifah dan imamah berasal dari konsep kepemimpinan Islam. Dalam Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 30, tertulis bahwa: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikan nama-Mu?’ Dia menjawab, “Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'”
Partisipasi Aktif
Perempuan, seperti halnya laki-laki, adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Peran perempuan dalam keluarga bukan hanya terbatas pada ranah domestik, tapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas. Kontribusi perempuan dalam masyarakat harus didasarkan pada partisipasi aktif, sukarela, dan sadar, sehingga mereka bisa berperan penting dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang beradab. Dengan kata lain, perempuan perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam aktivitas kolektif dan proses pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas.
Pada awal Islam, perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Mereka didorong untuk berkontribusi secara sosial sambil tetap mengutamakan tanggung jawab utama sebagai ibu dan pendidik anak-anak. Peran ini sangat krusial dalam membentuk generasi muda yang saleh dan menjadi anggota masyarakat yang berharga di masa depan. Dengan demikian, perempuan berperan besar dalam membina dan mendidik generasi penerus.
Prinsip kedua menegaskan bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan sebagai objek yang hanya memenuhi kepentingan pria. Perempuan memiliki peran unik dan tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan masyarakat melalui pendidikan anak-anak dan penanaman nilai-nilai positif. Kualitas perempuan dalam masyarakat sangat mempengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri, baik atau buruk.
Dengan demikian, perempuan memegang peran penting dalam menentukan arah dan masa depan masyarakat melalui kontribusi konstruktif mereka. Tokoh Wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan patut di teladani antara lain,Khadijah binti Khuwalid, Aisyah ninti Abu Bakar, Fatimah binti Muhammad. Khadijah adalah istri pertama Nabi sedangkan Aisyah adalah istri Nabi dan Wanita yang dikenal sebagai ulama Wanita yang mengajari para sahabat tentang hadist.
Kesetaraan Hak
Dalam Islam, hadis-hadis menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan peran penting yang setara dengan laki-laki. Beberapa hadis menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sementara yang lain mengisahkan kontribusi perempuan dalam sejarah Islam dan kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin. Ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam dapat memainkan peran aktif dalam berbagai bidang, termasuk politik, dan memiliki posisi yang signifikan dalam masyarakat.
Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang peran kepemimpinan perempuan dalam Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan tertinggi seperti khalifah atau kepala negara, berdasarkan interpretasi hadis yang melarang perempuan memimpin. Namun, ada nuansa dalam penafsiran ini. Misalnya, Imam Thabari berpendapat bahwa larangan tersebut spesifik untuk posisi khalifah, bukan untuk semua bentuk kepemimpinan. Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa perempuan bisa memegang posisi kepemimpinan dalam bidang tertentu, seperti pendidikan atau pemerintahan tingkat kementerian.
Sementara itu, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam kapasitas apapun, karena pada dasarnya menjadi pemimpin adalah sama, baik dalam lingkup luas maupun terbatas. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi penguasa dalam urusan keuangan, karena perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam hal tersebut. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa diskusi tentang peran kepemimpinan perempuan dalam Islam masih terus berkembang dan memerlukan penafsiran yang lebih mendalam.[]
