Jika kita melihat wajah politik hari ini, ada satu hal yang sulit untuk terabaikan, ruang-ruang kekuasaan masih lebih banyak terisi oleh laki-laki. Dari kursi parlemen, jabatan menteri, kepala daerah, hingga pimpinan partai politik, dominasi laki-laki masih begitu kuat. Memang, kehadiran perempuan dalam dunia politik perlahan meningkat, tetapi jumlahnya belum cukup untuk menggambarkan adanya kesetaraan yang benar-benar nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting,mengapa politik masih menjadi arena yang cenderung maskulin?
Pada dasarnya, politik bukan sekadar soal perebutan kekuasaan atau persaingan antarelite. Politik adalah ruang tempat keputusan besar terbuat, keputusan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Karena itulah, siapa yang duduk di kursi kekuasaan sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan suatu negara. Ketika ruang ini terdominasi oleh satu kelompok tertentu, maka ada kemungkinan perspektif yang hadir juga menjadi terbatas.
Dalam konteks gender, persoalan ini tidak sesederhana melihat jumlah perempuan dan laki-laki di dunia politik. Masalahnya jauh lebih dalam karena berkaitan dengan struktur sosial yang telah terbentuk sejak lama. Di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, masih ada cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih pantas berada di ruang publik, termasuk dalam urusan kepemimpinan. Sementara perempuan sering kali berkaitan dengan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan keluarga.
Cara Pandang Baru
Cara pandang semacam ini mungkin terdengar klasik, tetapi jejaknya masih terasa sampai sekarang. Banyak orang, secara sadar atau tidak, masih menganggap kepemimpinan identik dengan ketegasan, kekuatan, keberanian mengambil risiko, dan dominasi. Karakter-karakter tersebut sering melekat pada laki-laki. Sebaliknya, perempuan lebih sering terasosiasikan dengan kelembutan, empati, dan sifat emosional. Akibatnya, muncul anggapan bahwa laki-laki lebih cocok memimpin daripada perempuan.
Padahal, kepemimpinan tidak pernah sesederhana itu. Menjadi pemimpin bukan hanya soal berani mengambil keputusan, tetapi juga soal kemampuan memahami persoalan, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan mengambil kebijakan yang adil. Dalam hal ini, kualitas kepemimpinan tidak bisa terukur berdasarkan gender. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin yang kompeten.
Sayangnya, perempuan yang masuk ke dunia politik sering kali harus menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Mereka tidak hanya tertuntut untuk mampu bersaing dalam arena politik yang keras, tetapi juga harus berhadapan dengan stigma sosial yang masih kuat. Tidak jarang, perempuan ternilai bukan dari kapasitas atau gagasannya, melainkan dari hal-hal di luar substansi. Penampilan fisik, cara berbicara, bahkan kehidupan personal kerap menjadi sorotan yang berlebihan.
Hal ini berbeda dengan laki-laki yang umumnya lebih sering dinilai berdasarkan kemampuan politiknya. Perbedaan standar penilaian ini menunjukkan bahwa bias gender masih sangat nyata dalam kehidupan politik. Perempuan sering kali harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk mendapatkan pengakuan yang sama.
Dominasi Siasat Laki-Laki
Dominasi laki-laki dalam politik juga berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Ketika mayoritas pengambil keputusan berasal dari kelompok yang sama, sudut pandang yang muncul pun cenderung seragam. Padahal, pengalaman sosial laki-laki dan perempuan tidak selalu sama. Ada banyak persoalan yang dialami perempuan secara spesifik dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.
Misalnya dalam isu ketenagakerjaan, perlindungan sosial, kesehatan reproduksi, hingga pendidikan. Kebijakan yang terlihat netral belum tentu menghasilkan dampak yang adil bagi semua kelompok. Tanpa perspektif gender, kebijakan publik berisiko gagal memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Inilah mengapa keterwakilan perempuan dalam politik bukan sekadar soal angka, melainkan soal kualitas demokrasi itu sendiri.
Indonesia sebenarnya telah mencoba mendorong keterlibatan perempuan melalui kebijakan afirmatif, seperti kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Langkah ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya membuka ruang politik yang lebih setara. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa jalan menuju kesetaraan belum sepenuhnya terbuka.
Sering kali perempuan dimasukkan ke dalam struktur politik hanya sebagai pelengkap administratif. Kehadiran mereka dianggap cukup untuk memenuhi syarat formal, tetapi belum tentu benar-benar diberi ruang untuk berkembang atau berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan gender dalam politik bukan hanya soal akses masuk, tetapi juga soal bagaimana ruang tersebut dibentuk dan dijalankan.
Budaya Eksklusif
Masalah lainnya adalah budaya politik yang masih keras dan eksklusif. Konsep siasat sering kali dipenuhi persaingan yang tidak sehat, jaringan kekuasaan yang tertutup, serta praktik-praktik yang cenderung menguntungkan mereka yang sudah memiliki privilese. Dalam banyak kasus, kondisi seperti ini lebih mudah diakses oleh laki-laki karena mereka telah lama mendominasi struktur tersebut. Di sisi lain, demokrasi seharusnya memberi ruang yang sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender. Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan atau pergantian jabatan politik. Demokrasi juga berbicara tentang kesetaraan akses terhadap kekuasaan. Jika masih ada kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar hanya karena gendernya, maka demokrasi belum berjalan secara utuh.
Pada akhirnya, isu gender dalam politik bukan sekadar tentang memperbanyak jumlah perempuan di parlemen atau pemerintahan. Lebih dari itu, ini adalah soal membangun sistem politik yang lebih adil, lebih terbuka, dan lebih representatif. Politik seharusnya tidak menjadi ruang eksklusif milik satu kelompok saja.
Kita perlu memahami bahwa keberagaman dalam politik adalah kebutuhan, bukan sekadar formalitas. Semakin beragam perspektif yang hadir dalam ruang pengambilan keputusan, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, menciptakan ruang politik yang setara bukan hanya penting bagi perempuan, tetapi juga penting bagi masa depan demokrasi. Politik yang sehat adalah politik yang mampu memberi ruang bagi semua suara untuk didengar. Sebab ketika kekuasaan hanya berputar di kelompok yang sama, demokrasi perlahan kehilangan maknanya sebagai sistem yang menjunjung keadilan dan kesetaraan. Pada titik itulah, perjuangan menghadirkan kesetaraan gender dalam politik menjadi sesuatu yang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.[]
