Demak – Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membangun dan merawat civic culture di tengah masyarakat. Di berbagai wilayah, warga NU di tingkat akar rumput telah lama hadir. Serta berperan aktif dalam mengisi ruang-ruang sosial yang seringkali belum atau tidak sepenuhnya negara jangkau. Sebagai contoh, penyelenggaraan pendidikan keagamaan, layanan keagamaan hingga pengelolaan rumah ibadah di wilayah pedesaan atau di daerah pinggiran. Upaya-upaya itu seringkali Nahdlatul Ulama lakukan di mana negara seringkali tidak hadir atau datang terlambat.
Hal ini mengemuka dalam acara Forum Kader Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ke-5 yang terselenggara di Pendopo Rumah Dinas Ketua DPRD Demak Jawa Tengah pada Kamis (8/1/2026). Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menjadi penyelenggara acara ini sebagai persiapan Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-4 tahun 2026.
Acara ini turut terfasilitasi bersama Tim Peneliti FISIP Universitas Diponegoro yang dipimpin oleh Dr. Laila Kholid Alfirdaus, M.PP, dan Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, dosen UNISNU Jepara. Kedua tim akademisi ini membantu mendiskusikan isu-isu penting dalam masyarakat sipil berbasis Islam dan memfasilitasi diskusi kelompok peserta.
Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar, mengatakan forum ini secara khusus bertujuan untuk menghimpun dan mendokumentasikan pengalaman warga dan kader NU di tingkat akar rumput dalam merawat civic culture Nahdlatul Ulama di berbagai sektor kehidupan.
“Forum ini menjadi ruang temu lintas cabang atau kabupaten di daerah pantura Jawa Tengah. Sekaligus ruang belajar bersama dari cerita sukses maupun cerita gagal warga NU yang selama ini mengisi kekosongan peran negara,” kata Zainal. Menurut dia, pengalaman-pengalaman tersebut akan terhimpun menjadi kumpulan testimoni berbasis praktik nyata sebagai bahan penyusunan buku tentang redefinisi Nahdlatul Ulama sebagai aktor masyarakat sipil.
Ruang Refleksi
Sementara itu, sebagai tuan rumah kegiatan, Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. Zayinul Fata, S.E., menyambut baik penyelenggaraan Forum Kader NU Jawa Tengah ke-5 di Pendopo Rumah Dinas Ketua DPRD Demak. Ia menilai forum tersebut penting sebagai ruang refleksi dan pertukaran pengalaman warga Nahdlatul Ulama dalam menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat.
“Saya senang Demak bisa menjadi tuan rumah forum ini. Diskusi dan penggalian cerita-cerita lokal seperti ini penting untuk menunjukkan bagaimana NU berperan sebagai organisasi masyarakat sipil yang mendorong pemberdayaan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Zayinul.
Forum yang terikuti 35 peserta dari Lakpesdam PCNU Demak, Blora, Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Jepara dan Pati ini menjadi ruang berbagi praktik NU dalam isu sosial, ekonomi, lingkungan, hingga advokasi kebijakan.
Nur Yakin dari Lakpesdam Blora memaparkan praktik pertanian organik warga NU dengan pendampingan LPPNU yang mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Blora. “Ada sinergi antara NU dan pemkab. Inisiatif warga bisa bertemu dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya menghimpun cerita lokal agar Nahdlatul Ulama terpahami sebagai aktor masyarakat sipil yang bekerja nyata.
Dialog Intensif
Marwi dari Lakpesdam Kota Semarang menekankan perlunya dialog intensif dengan kiai kampung. Tujuannya sebagai otoritas keagamaan lokal, dengan teologi Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai basis tindakan sosial NU. Ia mencontohkan kerja kemanusiaan saat pandemi Covid-19 melalui pelayanan kematian bersama Fatayat NU.
Terkait teologi aswaja, Aminuddin, Ketua Lakpesdam Batang, menekankan dimensi mabadi khoiro ummah dan maqashid asy-syariah dalam praktik masyarakat sipil NU. “Kita punya mabadi dan maqashid syariah, ini bisa menjadi pintu masuk menjadikan NU sebagai masyarakat sipil. Saat ini, banyak warga NU yang perlu ‘bersuara’, dan kehadiran organisasi NU sangat perlu. Saya pernah menjalankan advokasi isu lokal di kampung berdasarkan ajaran-ajaran mabadi dan maqashid syariah. Ini bisa menjadi model bahwa kita bisa bertindak sebagai masyarakat sipil berdasarkan ajaran Aswaja. Ini menjadi pegangan etis dalam bertindak. Berdasarkan pengalaman saya, identitas NU lebih kuat dan berpengaruh di publik dan media daripada ketika identitas sebagai ketua BPD di desa. NU perlu memperkuat jaringan lokal dan jaringan. Karena ini adalah kekuatan dan potensi organisasi—menjadi modal sosial (social capital),” ujarnya.
Advokasi Kebijakan
Dari Salatiga, Syukron Makmun memaparkan pengalaman advokasi kebijakan, seperti Perda miras dan kebijakan lima hari sekolah. Sementara Habib dari Lakpesdam Pati mengingatkan tradisi pemberdayaan NU yang mengakar sejak kiprah KH Sahal Mahfudh melalui BPPM pada 1980-an. Beragam praktik lokal lain mengemuka, mulai dari advokasi penanganan rob di Sayung, kajian dampak industri di Jepara, hingga literasi digital dan pendidikan politik. Peserta juga mencatat tantangan masyarakat sipil, seperti lemahnya daya tawar dalam negosiasi kebijakan dan kuatnya politik uang.
Forum menyimpulkan bahwa ciri NU sebagai masyarakat sipil terletak pada kemandirian, partisipasi, serta kesadaran hak dan kewajiban warga. Serta pentingnya peran Lakpesdam sebagai penghubung suara lokal ke tingkat nasional melalui jejaring riset dan pengabdian dengan akademisi di perguruan tinggi.
Dalam penutupan forum, Dr. Khasan Ubaidillah, Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, menekankan bahwa dengan mengambil lokus di Jawa Tengah. Forum ini diselenggarakan sebagai upaya mendengar setiap narasi akar rumput. “Ke depannya, cerita-cerita ini akan dikompilasi menjadi sebuah buku. Harapannya dapat meredefinisi posisi NU sebagai civil society yang aktif, relevan, dan berdaya. Tentunya mengisi kekosongan peran negara di tingkat masyarakat,” ungkap Khasan.[]
