Beberapa bulan lalu, publik terhebohkan oleh berbagai kasus yang melibatkan oknum santri maupun guru pesantren. Berita-berita itu datang bertubi-tubi, bukan tentang prestasi atau pencapaian membanggakan seperti yang biasa kita dengar. Melainkan kontroversi yang memperburuk citra lembaga pendidikan Islam itu—yang selama ini terkenal religius, disiplin, dan berperan penting dalam pembinaan moral. Serangkaian kasus tersebut membuat nama baik lembaga goyah, menimbulkan gelombang pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial.
Berita paling hangat datang pada 13 Oktober 2025 silam. Ketika program Xpose Uncensored Trans 7 menayangkan segmen tentang kehidupan pesantren yang banyak pihak meganggap sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga pendidikan Islam dan tokoh ulama. Tak lama berselang, muncul sosok Abdul Ghufron Al Bantani, pimpinan pesantren yang viral karena klaim-klaim kontroversial. Misalnya “video call dengan malaikat” dan “bertemu Nabi Khidir”. Dia akhirnya meminta maaf, tap polemik terlanjur merebak luas.
Belum lagi tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Kejadian itu menelan korban jiwa dan bahkan media internasional menyebut sebagai salah satu bencana non-alam paling mematikan di tahun 2025. Di sisi lain, laporan-laporan mengenai kekerasan dan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum kiai di berbagai daerah semakin memperparah pandangan publik.
Pendapat Dua Kubu
Fenomena-fenomena ini memecah masyarakat, terutama netizen, menjadi dua kubu besar.
Kubu pertama adalah mereka yang membela pesantren dengan keras. Bagi kelompok ini, pondok tetaplah lembaga luhur, sakral, dan bagian dari tradisi Islam yang harus masyarakat jaga kehormatannya. Segala bentuk kritik negatif teranggap sebagai serangan terhadap identitas budaya dan agama. Mereka merasa narasi-narasi yang merendahkan lembaga pendidikan Islam tertua ini tidak hanya menyakiti kalangan santri, tapi juga berpotensi memecah belah umat.
Di sisi lain, ada kelompok yang lebih kritis, bahkan tajam dalam menyoroti lembaga pesantren. Mereka berfokus pada isu-isu yang viral—seperti manajemen pendidikan, kasus kekerasan, penyimpangan perilaku oknum pengasuh, serta konten kontroversial yang mencoreng citra lembaga ini. Kritik yang muncul bervariasi: ada yang konstruktif dan berbasis data, tetapi tak sedikit pula yang bernada sinis, sarkastik, bahkan merendahkan. Di media sosial, perdebatan ini sering kali muncul dalam bentuk sindiran, meme, atau komentar kasar yang memperkuat stigma bahwa lembaga pendidikan Islam adalah lembaga kolot dan tidak relevan dengan zaman modern.
Dampak dari pusaran opini ini sangat serius, terutama bagi citra pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai simbol kultural Islam tradisional di Indonesia. Warisan pesantren yang dulunya teranggap sebagai pilar moral bangsa kini mulai terguncang oleh berita-berita viral yang menyorot sisi gelapnya. Nilai adab, penghormatan kepada kiai, dan tradisi santri kerap tersalahartikan ketika media hanya menampilkan potongan-potongan narasi tanpa konteks utuh. Akibatnya, banyak pihak luar memandang pesantren secara general—padahal tidak semua pesantren bermasalah. Di tengah cepatnya arus informasi, perdebatan antara kubu pro dan kontra semakin panas dan berpotensi menimbulkan konflik simbolik antar kelompok masyarakat.
Menguatkan Literasi Media
Menanggapi hal ini, banyak lembaga pesantren dan NU mulai mengambil sikap untuk memperbaiki citra mereka. Seruan untuk memperkuat literasi media, membangun narasi positif, serta menegakkan disiplin internal semakin gencar. Upaya ini penting agar pesantren tidak hanya menjadi pihak yang defensif, tetapi juga mampu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional bisa beradaptasi dengan tantangan zaman. Di sisi lain, masyarakat luas pun perlu belajar membedakan antara kritik terhadap oknum dengan serangan terhadap institusi. Sebab, tidak adil jika kesalahan segelintir individu menjadi alasan untuk merendahkan seluruh sistem yang telah melahirkan banyak tokoh besar dan ulama berpengaruh.
Saya sendiri bukan santri, tetapi juga bukan pembenci pesantren. Sebagai mahasiswa UIN yang berada di lingkungan beragam—antara santri dan mahasiswa umum—saya merasa perlu bersuara. Pesantren memiliki jasa besar dalam membangun karakter bangsa dan memperkuat nilai-nilai moral, namun di era keterbukaan digital seperti sekarang, pesantren juga harus berani menghadapi kritik dengan sikap terbuka dan bijak. Menolak kritik hanya akan memperlemah kepercayaan publik, sementara menerima kritik secara dewasa bisa menjadi jalan untuk memperbaiki diri.
Di tengah “perang komentar” yang memanas di media sosial, sebaiknya kita memusatkan pandangan pada sumber persoalannya: oknum. Mereka yang menyalahgunakan posisi dan nama baik pesantren itulah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban, bukan lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan. Citra pesantren saat ini memang sedang diuji. Namun ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari bagaimana pihak pesantren merespons kritik dengan akhlak yang baik.
Jika pesantren ingin tetap menjadi tempat lahirnya ilmu dan akhlak, maka langkah pertama adalah berani membersihkan diri dari perilaku yang mencederai nilai-nilai tersebut. Jangan biarkan tindakan segelintir oknum merusak pondasi kepercayaan yang telah dibangun berabad-abad. Karena pada akhirnya, kehormatan pesantren tidak hanya dijaga lewat kata-kata pembelaan, tetapi lewat tindakan nyata untuk memperbaiki diri.[]
